Golput haram?

Minggu malam (21/12/08 ) acara Democrazy membahas masalah pengharaman golput. Seorang pengamat politik, yang saya lupa namanya, menyatakan bahwa telah menjadi kesepakatan hukum di negara kita ‘memilih’ merupakan hak sehingga sah-sah saja memilih untuk tidak memilih. Ini bertentangan dengan pendapat KH Ma’ruf Amin (Ketua MUI) yang memandang selain merupakan hak, memilih pemimpin adalah kewajiban, sehingga haram melanggar kewajiban.

Halal-haram merupakan ranah keawaman saya, maka biarkanlah saya bercerita tentang desa-desa Jawa. Desa-desa di Jawa secara turun temurun telah melaksanakan pemilihan langsung pemimpinnya. Terlepas dari pengaruh kekuasaan, baik kraton maupun penjajah, desa-desa tersebut menikmati kebebasan memilih Lurah (Kepala Desa). Nah, cerita ini saya dengar saat melakukan Kuliah Kerja Nyata di sebuah desa di Jawa Tengah. Teman KKN saya yang berasal dari daerah Klaten Jawa Tengah, yang konon kota asal Pak Hidayat Nurwahid, juga memiliki cerita serupa.

Secara tradisi, apabila saat diadakan pemilihan Lurah hanya ada calon tunggal, maka pemilihan tetap dilaksanakan dengan melawan ‘kotak kosong’. Jika saat dihitung kotak kosong yang menang, maka pemilihan diulang. Biasanya calon yang kalah melawan kotak kosong akan malu dan tidak akan mengikuti pemilihan berikutnya. Di sinilah kejeniusan nenek moyang kita, bahkan ketika hanya ada calon tunggal pun tidak serta merta terpilih secara otomatis. Masih ada ruang untuk memilih yang lain. Calon tunggal mungkin terjadi akibat yang mencalonkan diri adalah orang yang ditakuti. Mungkin juga orang yang sangat kaya sehingga tidak ada yang berani menandingi. Secara terbuka mungkin tidak ada yang berani melawan. Tradisi Jawa menghindari konflik terbuka. Maka nenek moyang kita memberi jalan. Bilik pemilihan merupakan tempat rahasia, sehingga mereka tidak takut bersuara. Nenek moyang kita mengerti benar arti melindungi kebebasan. Secara arif mereka memberi jalan untuk ‘melawan’.

Sifat menghindari konflik terbuka orang Jawa bagian tengah justru menghadirkan banyak sekali kisah perlawanan tersembunyi. Mulai dari lawak dan seni yang digunakan sebagai sindiran, sampai ke dunia modern dengan stiker, sablon kaos atau coretan dinding. Bukan kebetulan jika sampai sekarang daerah ini menghasilkan banyak seniman plesetan dan parodi.

Sebenarnya wajar jika politisi panik melihat angka statistik. Pilkada Jateng dan Jabar konon dimenangkan golput. Yang tidak wajar adalah cara bereaksi terhadap masalah tersebut. Alih-alih memaksa orang memilih, seharusnya mereka bercermin dan bertanya, mengapa orang enggan memilih.

Kembali ke cerita pemilihan Lurah tadi, bahwa pernah suatu ketika, calon tunggal tersebut adalah anak Lurah sebelumnya. Lurah yang sangat disegani yang sudah meninggal. Namun anaknya mempunyai sifat yang jauh sekali dari bapaknya. Bengal dan punya belasan preman. Pun dia masih punya malu, merantau ke kota begitu kalah melawan kotak kosong.

11 tanggapan untuk “Golput haram?”

    1. @Dedi:
      Pada pemilihan Lurah, kartu suara mirip pemilu. Calon Lurah biasa memakai simbol tertentu misalnya gambar padi, jagung atau lainnya. Kalau calonnya cuma satu tetap ada 2 kotak gambar, satu gambarnya sesuai simbol yang diinginkan calon Lurah, satunya kotak kosong.
      Cara lain ada yang menggunakan kotak kayu yang digambari simbol tertentu. Cara memilihnya dengan memasukkan sesuatu yang telah disepakati bersama (kertas tertentu atau barang lain), ke dalam kotak yang dipilih. Bila calonnya cuma satu, disediakan satu kotak lagi tanpa gambar.

  1. perkenakan saya menafsirkan cerita diatas Bud..

    tidak memilih mungkin bisa saja diharamkan…
    karena itu mari kita memilih…dan salah satu pilihan adalah memilih untuk tidak memilih pemimpin yang disodorkan.

    kalau kita memilih tidak memilih salah satu pilihan yang disodorkan ke kita, berarti kita memilih pemimpin yang lain, yang belum ada…

    jadi silahkan saja diharamkan, karena sebenarnya tak seorangpun akan berada disisi haram, karena semua orang akan memilih…

  2. macam betull aja
    ada2 aia ma’aruf amin yang menfatwakan haram hukumnya tidak memilih pemimpin, emangnya dia bisa jamin kalau kita memilih rakyat akan sejahtera?
    udalah MUI, kalau uda cair bagi2 lah?
    karena aku bukan MUI aja kalau aku MUI ku kasih rakyat uang yang dapat dari APBN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s