Ternyata ujung-ujungnya duit

Hari-hari ini merupakan hari yang memusingkan bagi pelajar kelas 3 SMU. Ketika sedang berusaha bersiap menghadapi ujian akhir, mereka harus tambah pusing dengan adanya dualisme penerimaan mahasiswa baru. Bagi orang berotak single-threaded seperti saya hal ini tentu membuat frustasi. Jaman saya dulu, walaupun mikirnya bisa dicicil, tapi pelaksanaannya satu per satu, ujian akhir dulu baru cari perguruan tinggi.

Sejumlah 41 Perguruan Tinggi keluar dari Perhimpunan SPMB, lalu membuat apa yang mereka namakan UMPTN. Sistem kurang lebih sama, perbedaannya terletak pada penggunaan dana. Kalau SPMB, dana dari calon mahasiswa masuk ke panitia, lalu dibagikan ke perguruan-perguruan tinggi, sedang UMPTN dana didaftarkan ke kas negara lebih dulu baru dibagikan ke perguruan-perguruan tinggi. Terlepas dari benar salah, walau menggunakan SK Menkeu untuk berkilah, ternyata ujung-ujungnya duit. Berebut uang pendaftaran calon mahasiswa. Belum jadi mahasiswa sudah jadi obyek perebutan. Ternyata dunia pendidikan tinggi, yang siswa dan gurunya diembel-embeli “maha” dan “besar”, situasinya seperti food court di sebuah pertokoan. Belum lagi kita duduk, sudah dikerubuti pelayan-pelayan yang menyodorkan leaflet.

Hebatnya lagi menggunakan kata demokrasi ketika didesak pertanyaan mengapa harus berbeda dan apakah sudah tidak ada lagi kemungkinan berunding. Pasti sebentar lagi akan mencari tokoh agama untuk berkata bahwa perbedaan itu rahmat.

Namun sebenarnya untuk beberapa perguruan tinggi BHMN, SPMB atau UMPTN tidak banyak pengaruhnya. Mereka telah memiliki sistem penerimaan mahasiswa sendiri dengan alasan jumawa telah mampu dan otonomi (pembiayaan) kampus. UGM melalui situsnya hanya mengalokasikan maksimal 18% dari kapasitasnya untuk jalur SPMB (waktu itu), sisanya diatur sendiri. Dengan sistem penerimaan tersendiri, perguruan tinggi bebas mengatur biaya masuk tanpa harus berunding dengan yang lain. Otonomi dan kebebasan kampus sejatinya ada pada domain keilmuan. Artinya hasil-hasil kajian ilmiah dan penelitian semata-mata hanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu tanpa intervensi pihak lain baik pemerintah maupun perusahaan. Otonomi dan kebebasan kampus ini yang seharusnya jadi pelindung peneliti susu formula dari tekanan pemerintah dan perusahaan susu. Namun otonomi ini kini bergerak ke domain keuangan, sama seperti otonomi pemerintah daerah yang dalam banyak kasus hanya memindahkan korupsi dari pusat ke daerah. Alasan klasik selalu muncul bahwa pendidikan murah merupakan subsidi salah sasaran dan yang sekarang berlaku adalah subsidi silang, dimana calon mahasiswa tidak mampu boleh berkuliah asalkan Pak RT, Pak RW dan Pak Lurah setuju dan mengesahkan kemiskinannya.

Sistem penerimaan mahasiswa baru secara bersama menguntungkan calon mahasiswa. Dia tidak perlu mendatangi perguruan tinggi yang diingini. Cukup tes di perguruan tinggi negeri terdekat. Diapun dapat memilih setidaknya 2 program studi meskipun berbeda universitas. Bayangkan jika sebaliknya, seorang calon mahasiswa harus mendatangi perguruan tinggi yang diingini untuk sekedar tes sehari, tanpa ada jaminan untuk diterima. Belum lagi kalau dia harus tes di beberapa kota.

Pendidikan merupakan harapan perubahan. Orang-orang terdidiklah yang memerdekakan bangsa ini. Melalui pendidikanlah bangsa ini dilahirkan dan ditumbuhkan. Akankah kita terbebaskan dari carut marut sekarang ini, jika pendidikan kita seperti demikian?

2 tanggapan untuk “Ternyata ujung-ujungnya duit”

  1. tidak ada yang gratis dalam hidup ini kecuali adayang memberi gratisan hehe
    wah maaf gak nyambung dgn topikya
    just kidding

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s